LAKSANAKAN TUGAS, TUNTASKAN MISI. SIAGA TEAM SAR DETASEMEN B PELOPOR SAT BRIMOB POLDA SUMBAR DI DANAU SINGKARAK DALAM RANGKA OPERASI KETUPAT TAHUN 2015. GIAT SUBDEN SAR DEN GEGANA SATBRIMOB POLDA SUMBAR DALAM PENGAMANAN LEBARAN TAHUN 2015 DI PANTAI PADANG DAN PANTAI PURUS WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG. LATIHAN PEMBEBASAN SANDERA DAN PENJINAKAN BOM ANGGOTA DEN GEGANA SATBRIMOB POLDA SUMBAR. Subden 2 Detasemen A Pelopor melaksanakan Patroli Dialogis.

Memilih Sumber Daya Manusia yang Tepat untuk Organisasi. Berawal dari adanya aksi Reformasi Birokrasi Polri. Dalam pengelolaan manajemen sumber daya diperlukan pembinaan personel dengan metode penilaian guna melihat kompetensi individu sesuai dengan profil jabatan. Untuk memperoleh kompetensi individu yang dipersyaratkan dalam profil jabatan diperlukan metode Assessment Center yang tepat dan dilaksanakan secara transparan, objektif serta akuntabel.

Tiada Hari Tanpa Diskusi, Tiada Minggu Tanpa Saran Hukum, Tiada Bulan Tanpa Perkembangan dan Inovasi. AKBP NINA FEBRI LINDA, S. Bidang Hukum yang selanjutnya disingkat Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda;. Pensosialisasian dan penyuluhan hukum;. Pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum.

Bidhumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda.

Pengawasan internal pemerintahan termasuk Polri merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai sasaran strategis Polri. Pengawasan internal diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance.

Merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Roops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka operasi kepolisian.

Memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum. Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol. Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu presiden mengajak para gubernur membicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. KLIK and LAPORKAN PUNGLI DISEKITAR ANDA! .

Merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Rosarpras betugas membina dan meyelenggarakan manajemen Sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa kontruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan. Pembinaan Sarpras dalam lingkungan Polda;.